AHY Sindir Program Jokowi Tak Berdampak ke Wong Cilik, PDIP: Silakan Buktikan

Agus Harimurti Yudhoyono Saat Pidato Politik — Ekpresi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketua Umum Partai Demokrat saat menyampaikan pidato politiknya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023). Dalam pidatonya AHY menyampaikan beberapa hal diantaranya ekonomi di Indonesia yang semakin sulit akibat tata kelola keuangan negara tidak dilakukan dengan baik serta isu penundaan pemilu 2024. (merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyinggung apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi selama ini. AHY menyebut, banyak proyek infrastruktur yang dibangun tak berdampak ke masyarakat bawah sehingga membebani anggaran negara.

Memanggapi hal itu, Politikus Senior PDIP Junimart Girsang meminta agar AHY membuktikan program pemerintahan mana yang tidak berdampak pada wong cilik.

"Pertama kalau ada statement yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak pro wong cilik, silakan dibuktikan. Wong cilik mana yang komplain terhadap pemerintahan Pak Jokowi," kata Junimart, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu mengaku jika di daerah pemilihan (Dapil) dirinya di Sumatera Utara banyak wong cilik yang senang dengan pemerintahan Jokowi. Bahkan, mereka berharap Jokowi bisa menjadi presiden di periode selanjutnya.

"Saya misalnya dapil Sumatera Utara hampir 99 persen wong cilik sangat senang dengan Pak Jokowi bahkan lebih radikal lagi mereka mengatakan sebaiknya Pak Jokowi tetap presiden lagi aja, Pak, itu di bawah, grassroot, walaupun mereka tidak paham tentang UUD 1945 hanya dua periode," ungkapnya.

"Itu lah bagaimana rakyat itu wong cilik sangat sayang dengan Pak Jokowi," imbuh Junimart.

Sebelumnya, AHY menyinggung persoalan ekonomi yang disebut melanda Indonesia, salah satunya karena banyak pembangunan yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi tak berdampak bagi rakyat. AHY menuturkan, ini jelas membenani anggaran negara.

"Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik, tidak banyak berdampak pada saudara-saudara kita yang termasuk kategori miskin dan tidak mampu," kata dia dalam pidatonya di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).

Menjawab pertanyaan wartawan, seputar calon pendamping capres koalisi perubahan, Anies Baswedan, Surya Paloh menyatakan, AHY pantas dan cocok sebagai cawapres. Namun keputusan sepenuhnya diserahkan pada Anies Baswedan.

2 dari 2 halaman

AHY Juga Menyinggung Masalah Utang Negara

AHY pun menyinggung utang negara yang delapan tahun terakhir ini sudah naik mencapai 3 kali lipat. Menurutnya, ini berdasarkan Laporan Kementerian Keuangan di awal 2023 yang menyebut utang mencapai 7.733 Triliun.

"Faktanya pula lagi-lagi ada pihak yang berdalih bahwa rasio hutang masih aman, Kini kita kesulitan menghadapi tekanan dan sejatinya rakyat juga yang akan menanggung hutang lewat pajak yang mereka bayar," jelas dia.

AHY menegaskan di tengah keterbatasan anggaran tersebut, janganlah memberikan beban tersebut kepada rakyat sepenuhnya ditambah lagi pengelolaan pajak belum dilakukan dengan baik bahkan rawan disalahgunakan sampai hari ini.

"Pendapatan negara 80 persennya bersumber dari pajak yang dikumpulkan dari keringat rakyat. Maka dari itu, jangan menghukum pihak yang tidak bersalah," ucap dia.

AHY menyebutkan untuk saat ini di tengah-tengah krisis global jangan membuat kredibilitas kepercayaan rakyat kepada pemerintah semakin turun. Maka dari itu, perlu pengembalian kredibilitas pengelolaan pajak dengan sistem pengawasan yang baik dan benar.

"Perbaikan sistem pengawasannya, rakyat harus diyakinkan, uang yang disetor benar benar masuk kas negara dan digunakan tepat sasaran," jelasnya.

Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
AHY
Agus Harimurti Yudhoyono
Demokrat
PDIP
infrastruktur